ID
EN
Pada tanggal 28 Oktober 2026, Undang-Undang (UU) baru yang menggantikan klausul mengenai Ketenagakerjaan pada UU No. 6 Tahun 2023, yaitu UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dimana UU baru tersebut sudah berlaku sejak diundangkan. File UU tersebut dapat diakses di tautan berikut.
Artikel ini menyoroti bagian dalam UU baru tersebut yang berdampak pada perhitungan Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain sesuai PSAK 219, yang akan memengaruhi laporan keuangan Perusahaan pada periode tahun 2026.
1. Imbalan Pascakerja
Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak dalam perhitungan aktuaria adalah PHK karena mengundurkan diri, meninggal dunia, sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja, dan mencapai usia pensiun normal:
|
UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 36-59 |
UU No 27 Tahun 2026 Pasal 227-252 |
Dampak terhadap Perhitungan Aktuaria sesuai PSAK 219 |
|
|
Uang Pesangon (P) |
Ketentuan “paling sedikit” dalam definisi tabel pesangon dihapuskan |
Ketentuan “paling sedikit” dalam definisi tabel pesangon diaplikasikan kembali seperti UU No. 13 Tahun 2003 |
Tidak ada, apabila Perusahaan tidak menggunakan tabel pesangon yang berbeda. |
|
Uang Penghargaan Masa Kerja (PMK) |
Mengikuti UU No. 13 Tahun 2003 |
Tidak Berubah |
-- |
|
Uang Penggantian Hak (PH) |
Sisa cuti tahunan, biaya / ongkos pulang pekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan |
Tidak Berubah |
-- |
|
Faktor Pengali Manfaat untuk Mengundurkan Diri |
Uang Pisah yang besarannya diatur dalam Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama |
Uang Pisah minimum 1x Upah |
Naik (untuk Perusahaan yang menetapkan Uang Pisah kurang dari 1x Upah) |
|
Faktor Pengali Manfaat untuk Meninggal Dunia |
2P + PMK + PH |
Tidak Berubah |
-- |
|
Faktor Pengali Manfaat untuk Sakit Berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja |
2P + PMK + PH |
2P + 2PMK + PH |
Naik |
|
Faktor Pengali Manfaat untuk Mencapai Usia Pensiun |
1.75P + PMK + PH |
2P + PMK + PH |
Naik |
|
Ketentuan Offset Imbalan pascakerja dengan Program Pensiun (porsi iuran Perusahaan) |
Bisa di-offset untuk seluruh alasan terminasi |
Offset hanya dapat dilakukan untuk alasan keluar karena mencapai usia pensiun, kecuali diatur lain dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama namun uang pisah tetap tidak dapat dioffset dengan program pensiun |
Naik |
|
Ketentuan Offset Pesangon Pensiun dengan program Jaminan Hari Tua (BPJS Ketenagakerjaan) |
Tidak bisa di-offset |
Tidak Berubah |
-- |
|
Kompensasi atas berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu |
Masa Kerja (Bulan) |
Tidak Berubah |
-- |
|
Durasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu |
Max 5 tahun |
Max 4 tahun (max 2 thn + 1 thn + 1 thn) |
-- |
2. Dana Cadangan Pesangon
Dana Cadangan Pesangon adalah program baru yang tidak ada pada UU Ketenagakerjaan sebelumnya.
|
Tujuan |
Menjamin terpenuhinya hak karyawan akibat PHK selain karena mencapai usia pensiun |
|
Wajib/Opsional? |
Wajib bagi Perusahaan skala menengah ke atas yang belum mengikutsertakan karyawan dalam program pensiun. |
|
Mekanisme? |
- Iuran dibayar oleh Perusahaan |
|
Aturan lainnya |
Menunggu Peraturan Pemerintah |
Referensi: Pasal 253
Beberapa hal yang belum jelas dan perlu menunggu aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah:
-
-
Berapa besaran iuran?
-
Lembaga Pemerintah mana yang akan mengelola? Apakah BPJS Ketenagakerjaan? Atau Lembaga baru yang akan dibentuk?
-
Kapan program dana cadangan pesangon ini akan dimulai?
-
Apakah mekanismenya adalah asuransi pesangon (dimana seluruh Perusahaan mengiur ke dalam 1 wadah dan kemudian Lembaga Pemerintah hanya mengeluarkan dana di saat ada kejadian PHK tertentu) atau apakah mekanismenya adalah tabungan pesangon (yaitu iuran dialokasikan kepada masing-masing karyawan)?
-
Jenis PHK mana saja yang akan ditanggung?
-
Apakah Perusahaan masih perlu melakukan top-up jika terjadi PHK tersebut?
-
-
Namun demikian, besar kemungkinan Peraturan Pemerintah mengenai Dana Cadangan Pesangon ini belum rampung hingga akhir tahun, jika demikian halnya maka belum ada dampak dari program Dana Cadangan Pesangon ini pada tahun 2026.
3. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
|
UU No. 6 tahun 2023 |
UU No. 27 tahun 2026 |
Dampak terhadap Perhitungan Aktuaria sesuai PSAK 219 |
|
|
Istirahat Panjang |
Tidak Wajib |
Masa kerja selama 5 tahun dan kelipatannya* |
Naik (bagi Perusahaan yang belum menyediakan Istirahat Panjang) |
*) Ketentuan mengenai Istirahat Panjang (pasal 118):
-
- Istirahat Panjang yang diwajibkan pada UU yang baru adalah kewajiban menyediakan waktu istirahat berbayar sebanyak 30 hari kalender setiap karyawan bekerja 5 tahun terus menerus dan kelipatannya.
- Pada tahun dimana Istirahat Panjang ini diwajibkan, karyawan tidak berhak lagi atas Cuti Tahunan (yaitu paling sedikit 12 hari kerja).
Mengapa Istirahat Panjang ini masuk dalam cakupan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain?
-
- Karena Istirahat Panjang ini berbayar (yaitu, waktu istirahat untuk karyawan dimana Perusahaan tetap harus membayar upah karyawan secara penuh meskipun karyawan tidak produktif).
- Karena jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan.
Dampak terhadap perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain sesuai PSAK 219:
Untuk Perusahaan yang sudah menerapkan skema Istirahat Panjang dengan ketentuan yang sama atau lebih baik dari ketentuan dalam UU No. 27 tahun 2026, dan Perusahaan tidak melakukan perubahan skema Istirahat Panjang, maka tidak ada dampak.
Untuk Perusahaan lainnya (dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak Auditor) perlu menghitung adanya liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain atas tambahan hari atas cuti berbayar setiap 5 tahun ini (kasus bisa beragam untuk setiap perusahaan).
